Misteri Hotel Borobudur: Anggota Densus 88 Ditangkap Usai Buntuti Pengusaha

Jakarta — Peristiwa tak biasa terjadi di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, pada Jumat, 25 Juli 2025. Seorang anggota Densus 88 Antiteror Polri, berinisial FF, dilaporkan ditangkap oleh personel yang diduga berasal dari Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI setelah membuntuti seorang pengusaha berinisial FYH.

Informasi ini mencuat setelah Indonesia Police Watch (IPW) mengungkap dugaan adanya tindakan penangkapan disertai penyekapan dan penganiayaan terhadap FF. Menurut IPW, penangkapan tersebut diduga dilakukan atas perintah FYH, seorang pengusaha yang namanya belakangan dikaitkan dengan sejumlah kasus hukum.

“FF sedang menjalankan tugas pembuntutan terhadap FYH di Hotel Borobudur. Namun, yang bersangkutan justru dibekuk oleh oknum BAIS dan dibawa ke suatu lokasi. Ada indikasi penyekapan dan kekerasan fisik,” ujar Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso.

Kronologi Singkat

Menurut keterangan yang beredar, FF tiba di Hotel Borobudur untuk memantau pergerakan FYH. Namun, aktivitas tersebut terendus oleh pengawal FYH. Tak lama kemudian, beberapa orang berpakaian sipil yang disebut bagian dari unsur BAIS TNI menghampiri FF dan membawanya keluar area hotel.

IPW menyebut, setelah insiden itu, FF dibawa ke sebuah lokasi di luar hotel dan mengalami perlakuan tidak semestinya. Pihak keluarga dan kolega FF baru mengetahui keberadaannya setelah beberapa jam kemudian.

Langkah Hukum

Kasus ini kini tengah ditangani oleh Polda Metro Jaya. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) telah diterbitkan untuk dugaan tindak pidana penculikan sebagaimana dilaporkan oleh pihak FF. Pengusaha FYH dilaporkan sebagai terlapor utama, sementara dugaan keterlibatan oknum aparat TNI menjadi sorotan publik.

“Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Semua pihak harus menjunjung asas praduga tak bersalah,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam.

Respons TNI

Hingga berita ini diturunkan, pihak TNI belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan keterlibatan personelnya. Namun, sumber internal menyebut bahwa insiden tersebut sedang dalam tahap klarifikasi internal demi memastikan fakta yang sebenarnya.

Dampak pada Hubungan Antar Lembaga

Peristiwa ini memunculkan pertanyaan publik soal koordinasi dan sinergi antara aparat penegak hukum, khususnya Polri dan TNI, dalam menjalankan tugas intelijen. Pengamat keamanan menilai bahwa kasus ini bisa menjadi ujian bagi kedua institusi untuk menegakkan aturan dan menjaga soliditas.

“Insiden ini harus diusut secara transparan. Apabila terbukti ada pelanggaran prosedur, sanksi tegas perlu diberikan,” ujar pengamat militer dan intelijen, Connie Rahakundini Bakrie.

Kesimpulan

Kasus ini diperkirakan akan terus menjadi sorotan publik mengingat melibatkan unsur aparat negara dan figur pengusaha yang tengah disorot. Penegakan hukum yang transparan diharapkan dapat menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat sinergi antar lembaga keamanan nasional.

Ambalat Memanas 2025: Laut yang Kaya, Harga Diri Indonesia yang Tak Boleh Tergadai

Babak Baru Hubungan Indonesia–Malaysia

Ambalat kembali menjadi pembicaraan hangat. Wilayah laut strategis di ujung timur laut Kalimantan ini, pada pertengahan 2025, memasuki babak baru setelah Indonesia dan Malaysia sepakat menjalankan joint development atau pengelolaan bersama.

Kesepakatan ini lahir dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada 27 Juni 2025. Keduanya memutuskan bahwa pengelolaan bersama adalah jalan tengah sambil menunggu penyelesaian hukum yang bisa memakan waktu puluhan tahun.

Langkah tersebut menuai pujian. Pakar hukum internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menilai joint development dapat menjadi solusi damai asalkan pembagian manfaatnya adil.

“Jangan sampai Malaysia lebih diuntungkan,” tegasnya.

---

43 Putaran Negosiasi, Belum Ada Titik Akhir

Sejak 2005, isu Ambalat telah melewati 43 putaran perundingan teknis. Meski panjang dan melelahkan, Kementerian Luar Negeri RI menegaskan komitmen menyelesaikan masalah ini secara damai tetap terjaga.

Presiden Prabowo, seusai menghadiri Konferensi Strategi dan Teknologi Internasional (KSTI) 2025 di Bandung, menekankan bahwa penyelesaian damai adalah prioritas.

“Kita ingin penyelesaian yang baik, yang damai, dengan itikad baik dari dua pihak…” ujarnya.

Namun, persoalan istilah kembali memanas. Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Hasan, menolak penggunaan nama “Ambalat” dan memilih istilah “Laut Sulawesi” dengan alasan penamaan harus sesuai “posisi kedaulatan Malaysia.”

---

Kenapa Ambalat Penting?

Ambalat bukan sekadar hamparan laut biru di peta. Di bawahnya tersimpan cadangan minyak dan gas bumi bernilai triliunan rupiah, cukup untuk menopang kebutuhan energi bertahun-tahun. Letaknya yang strategis di jalur pelayaran internasional menjadikan wilayah ini penting bagi ekonomi, keamanan, dan geopolitik Indonesia.

Jika Ambalat lepas, bukan hanya sumber daya alam yang hilang, tetapi juga martabat bangsa. Meskipun jaraknya ribuan kilometer dari sebagian besar penduduk Indonesia, Ambalat adalah bagian tak terpisahkan dari identitas nasional.

---

Kedaulatan Bukan Hanya Urusan Pemerintah

TNI Angkatan Laut terus siaga menjaga perairan Ambalat. Kapal perang, radar pengawasan, dan patroli rutin menjadi garda terdepan. Namun, kedaulatan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer atau diplomasi, melainkan juga kesadaran rakyat untuk peduli terhadap wilayah perbatasan.

Pesan untuk Bangsa

“Ambalat adalah ujian kesetiaan kita pada merah putih. Selama bendera ini berkibar, tidak ada sejengkal laut pun yang boleh hilang dari pangkuan Ibu Pertiwi.”

Ambalat adalah Indonesia. Dan Indonesia adalah kita semua.