Babak Baru Hubungan Indonesia–Malaysia
Ambalat kembali menjadi pembicaraan hangat. Wilayah laut strategis di ujung timur laut Kalimantan ini, pada pertengahan 2025, memasuki babak baru setelah Indonesia dan Malaysia sepakat menjalankan joint development atau pengelolaan bersama.
Kesepakatan ini lahir dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada 27 Juni 2025. Keduanya memutuskan bahwa pengelolaan bersama adalah jalan tengah sambil menunggu penyelesaian hukum yang bisa memakan waktu puluhan tahun.
Langkah tersebut menuai pujian. Pakar hukum internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menilai joint development dapat menjadi solusi damai asalkan pembagian manfaatnya adil.
“Jangan sampai Malaysia lebih diuntungkan,” tegasnya.
43 Putaran Negosiasi, Belum Ada Titik Akhir
Sejak 2005, isu Ambalat telah melewati 43 putaran perundingan teknis. Meski panjang dan melelahkan, Kementerian Luar Negeri RI menegaskan komitmen menyelesaikan masalah ini secara damai tetap terjaga.
Presiden Prabowo, seusai menghadiri Konferensi Strategi dan Teknologi Internasional (KSTI) 2025 di Bandung, menekankan bahwa penyelesaian damai adalah prioritas.
“Kita ingin penyelesaian yang baik, yang damai, dengan itikad baik dari dua pihak…” ujarnya.
Namun, persoalan istilah kembali memanas. Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Hasan, menolak penggunaan nama “Ambalat” dan memilih istilah “Laut Sulawesi” dengan alasan penamaan harus sesuai “posisi kedaulatan Malaysia.”
Kenapa Ambalat Penting?
Ambalat bukan sekadar hamparan laut biru di peta. Di bawahnya tersimpan cadangan minyak dan gas bumi bernilai triliunan rupiah, cukup untuk menopang kebutuhan energi bertahun-tahun. Letaknya yang strategis di jalur pelayaran internasional menjadikan wilayah ini penting bagi ekonomi, keamanan, dan geopolitik Indonesia.
Jika Ambalat lepas, bukan hanya sumber daya alam yang hilang, tetapi juga martabat bangsa. Meskipun jaraknya ribuan kilometer dari sebagian besar penduduk Indonesia, Ambalat adalah bagian tak terpisahkan dari identitas nasional.
Kedaulatan Bukan Hanya Urusan Pemerintah
TNI Angkatan Laut terus siaga menjaga perairan Ambalat. Kapal perang, radar pengawasan, dan patroli rutin menjadi garda terdepan. Namun, kedaulatan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer atau diplomasi, melainkan juga kesadaran rakyat untuk peduli terhadap wilayah perbatasan.
Pesan untuk Bangsa
“Ambalat adalah ujian kesetiaan kita pada merah putih. Selama bendera ini berkibar, tidak ada sejengkal laut pun yang boleh hilang dari pangkuan Ibu Pertiwi.”
Ambalat adalah Indonesia. Dan Indonesia adalah kita semua.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar